makalah Demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, demokrasi adalah satu komponen penting demi terciptanya teraturnya kehidupan negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu Negara, dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kekuasaan berlebihan dilembaga Negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Demokrasi suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan pemerintah Negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin Negara tersebut sebagai Negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih secara langsung hanya sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Ketidakmengertian akan makna demokrasi sebagai tatanan ketertiban, taat aturan dan hukum, masih banyak dipahami oleh sebagian masyarakat dengan kebebasan untuk bertindak anarkis dan main hakim sendiri. Dengan kata lain, demokrasi masih dimaknai dengan tindakan-tindakan yang jelas-jelas berlawanan dengan demokrasi. Bersandar pada keawaman sebagian masyarakat akan demokrasi ini, pemahaman tentang demokrasi menjadi penting. Oleh karena itu tulisan ini berupaya hendak menemukan bagaimana demokrasi itu sebenarnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi “Demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berrevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemeritahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah atau terminology adalah seperti yang di nyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

a) Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b) Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal :

1. Pemerintahan dari Rakyat, yaitu Suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum.

2. Pemeritahan oleh rakyat, yaitu Suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit Negara atau elit birokrasi. Selain itu unsur kedua ini juga dapat di artikan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control).

3. Pemerintah untuk Rakyat, yaitu Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus di jalankan untuk kepentingan rakyat.

B. Demokrasi dalam Pandangan dan Tatanan Kehidupan Bersama

Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah :

1. Kesadaran akan pluralisme Kesadaran akan kemajemukan tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif.

2. Musyawarah Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.

3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan Demokrasi pada hakekatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan.

4. Norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak.

5. Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianism) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude). Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia.

6. Trial and error (percobaan dan salah) Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

C. Sekilas Sejarah Demokrasi

Konsep Demokrasi lahir dari tradisi pemikiran yunani tentang hubungan negara dan hukum (abad 65M-4M). Demokrasi ini berbentuk demokrasi langsung (direct democrazy) yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung untuk seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi yunani kuno berakhir pada abad pertengahan yang saat ini berubah menjadi masyarakat feodal. Dimana kehidupan keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang ditandai dengan perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan.

Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, yang menandai kembali Demokrasi diEropa adalah gerakan pencerahan (Renaissance) dan Reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Sedangkan gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di eropa pada abad ke-16.

Menurut Locke (1632-1704), rakyat memiliki hak politik. Hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak memiliki ( Live, Liberal, Properti). Sedangkan menurut Monte Quieu (1689-1744), Sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut adalah prinsip trias politica. Trias Politica adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

D. Demokrasi di Indonesia

a. Periode 1945-1959

Dikenal dengan demokrasi parlementer, mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama.

b. Periode 1959-1965

Dikenal dengan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Ciri-ciri Demokrasi ini adalah demokrasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara(ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selam 5 tahun, tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Kepemimpinan Presiden tanpa batas ini melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan UUD Negara. Dengan unkapan lain, sejak berlakunya Dekrit Presiden telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden.

c. Periode 1965-1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde Baru adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD ’45 yang tejadi pada masa Demokrasi terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

d. Periode 1998 – sekarang

Periode ini erat hubunganya dengan gerakan Reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekwen. Tuntutan ini berakhir saat lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasilanya.

Pengalaman pahit yang menimpa pancasila, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi pancasila oleh penguasa Orde Baru, Demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan Rejim Orba adalah demokrasi tanpa nama atau Demokrasi tanpa embel-embel. Demokrasi yang diusung oleh gerakan reformasi adalah demokrasi yang sesungguhnya dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

E. Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Beberapa sistem unsur penting tegaknya demokrasi antara lain:

1. Negara Hukum Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin HAM.

2. Masyarakat Madani Masyarakat madani (civil society) yakni sebuah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, bebas dari dominasi dan tekanan negara.Posisi penting masyarakat madani dalam membangun demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Aliansi Kelompok Strategis Aliansi kelompok strategis terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut sangatlah penting dalam membangun tradisi dan tatanan yang demokratis.

F. Partai Politik dan Pemilu dalam Kerangka Demokrasi

Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilu rakyat dapat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

· Tujuan Pemilu

a. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara.

b. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

c. Sebagai sebuah demokrasi prosedural, maksudnya saran untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam suatu Negara.

· Sistem Pemilu

Ada dua sistem pemilu:

1. Pemilu sistem Distrik Dalam pemilu distrik, daerah pemilihan dibagi atas distrik-distrik tertentu dan pada masing-masing distrik memiliki satu calon yang mewakilinya.

2. Pemilu sistem Proporsional Sistem yang secara tidak langsung memilih calon yang didukungnya karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon dari masing-masing parpol atau orsospol dengan melakukan perhitungan suara untuk memperoleh kursi dari masing-masing partai.

G. Islam dan Demokrasi

Wacana islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pemikiran :

· Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda.

· Islam berbeda dengan demokrasi, apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat.

· Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti dipraktikkan negara-negara maju.

BAB III

KESIMPULAN

Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.

Dalam kehidupan, demokrasi bukanlah kata benda tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan dan di biasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemuliaan ilmuwan muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh pada bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat barat. Dengan ungkapan lain, rasionalitas islam mempunyai sumbangsih tidak sedikit terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi di Yunani.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting startegis terhadap proses demokrasi yaitu selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, mereka juga sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi yaitu peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik.

Langsung Pitakenan :

1. Mualimin è kaitan bom bali dan demokrasi

2. Nasri è Sistem yang berbeda, bagaimana kaitan keduanya (Islam dan demokrasi) . Islam tak bisa dikoordinatkan dengan demokrasi. Hubungan saling menguntungkan. Dua hal yang berbeda, karena konsep dari Barat. Islam sulit dipadukan dengan demokrasi.

3. Faiz è Kenapa kreativitas tak dapat berkembang tanpa demokrasi è bebas tapi dibatasi.

4. Dwi è apa saja landasan demokrasi yang digunakan di Indonesiaè

Termin 2

1. Jalal è UU Pornografi ditetapkan demokratis ataukah tidak? Demokrasi adalah suara terbanyak, tanpa mengabaikan hak-hak minoritas ?

2. Vita è Apakah sejarah Indonesia ada kaitan dengan sejarah di Yunani dan eropa. Apa kaitannya?

3. Isna è Bagaimana penegakan demokrasi di tempat dimana orang Islam sebagai minoritas seperti di Poso

4. Agoen'k è Demokrasi dalam kontrol rakyat. Era ORBA rakyat tak berfungsi apa-apa. Nilai-nilai Islam mana yang dikembangkan di negara-negara maju?

Jawab

Kelompok Menjawab :

Kebanyakan salah menafsirkan demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hukum masih di permainkan oleh sistem. Eksekusi juga dorongan dari rakyat. Indonesia sudah menerapkan demokrasi, tapi pudar karena kurang dukungan rakyat.